Foto.aksi mahasiswa dititik nol.dok
YOGYAKARTA,Jogjapublik, – Aksi mahasiswa mewarnai peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026). Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta menjadi salah satu titik penyampaian aspirasi mahasiswa yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mahasiswa dari UMY dan juga UII menggelar aksi di beberapa titik strategis, termasuk kawasan Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer. Aksi tersebut membawa kritik terhadap arah kebijakan nasional serta mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program dan tata kelola pemerintahan.
Dalam poster tuntutan yang beredar, massa menyampaikan tujuh poin tuntutan utama yang mencakup persoalan lingkungan, transparansi anggaran, komunikasi pemerintah, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Tujuh Poin Tuntutan Mahasiswa
Pertama, mahasiswa mendesak evaluasi total penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak.
Kedua, mereka menuntut moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketiga, mahasiswa meminta pembenahan regulasi pengadaan, tata kelola, serta transparansi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh daerah Indonesia.
Keempat, mereka mendesak pemerintah memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat, khususnya komunikasi Presiden, yang dalam penilaian pembuat tuntutan dinilai kerap merendahkan rakyat.
Kelima, massa menuntut restrukturisasi dan perampingan kabinet untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta penggunaan anggaran negara.
Keenam, mahasiswa meminta penghentian militerisme dalam berbagai bentuk, terutama keterlibatan militer di ranah sipil.
Ketujuh, mereka mendesak penegakan proses peradilan HAM terhadap 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
Desak Pemerintah Tidak Abaikan Aspirasi
Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menyoroti berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah, mulai dari pengelolaan anggaran dan program strategis hingga perlindungan hak-hak warga negara.
Aksi penyampaian pendapat di ruang publik juga menjadi bagian dari mekanisme demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang dijalankan.
Mahasiswa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam aksi demonstrasi, tetapi mendapat tanggapan serta tindak lanjut konkret dari pihak pemerintah dan lembaga negara terkait.
( Pai/JP)
