Foto.Aksi Damai Aliansi UMY Bergerak di titik nol.dok
YOGYAKARTA,Jogjapublik,- Momentum Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), dimanfaatkan Aliansi UMY Bergerak untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam aksi damai di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, massa menyampaikan 11 tuntutan, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok, perlindungan buruh dan petani, hingga desakan pengusutan kasus korupsi Mandala Krida.
Aksi tersebut menjadi ajang bagi mahasiswa dan pemuda untuk menyerukan persatuan gerakan bersama kaum tani, kelas buruh, serta elemen masyarakat lainnya. Mereka mendesak agar kampus tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga berperan aktif dalam merespons persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Koordinator Umum Aliansi UMY Bergerak, Arief Syah Hidayatullah, dalam pernyataan sikapnya menilai semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap persoalan nyata rakyat, terutama kelompok masyarakat yang dinilai rentan terhadap ketimpangan ekonomi dan konflik agraria.
Soroti Konflik Agraria dan Nasib Petani
Dalam rilisnya, Aliansi UMY Bergerak menyoroti persoalan penguasaan tanah dan akses petani terhadap lahan garapan. Mereka mengangkat hasil investigasi sosial di wilayah Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang disebut memperlihatkan berbagai persoalan masyarakat tani di kawasan sekitar hutan.
Aliansi tersebut menilai monopoli penguasaan tanah, mahalnya sarana produksi pertanian, serta ketergantungan petani terhadap tengkulak menjadi faktor yang membebani kehidupan masyarakat pedesaan.
Mereka juga menyinggung sejarah perjuangan petani Randublatung, termasuk peristiwa yang disebut sebagai Tragedi Jati Berdarah 1998 dan perjuangan pendudukan lahan sekitar 2.000 hektare.
Menurut Aliansi UMY Bergerak, program pengelolaan hutan dan perhutanan sosial belum cukup menjawab persoalan mendasar terkait akses dan kepastian hak petani atas tanah garapan.
Aliansi itu mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria yang dinilai mampu memberikan kepastian akses terhadap tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Berbagai klaim terkait penguasaan lahan, pelaksanaan program perhutanan, dan dugaan intimidasi terhadap petani dalam pernyataan tersebut masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Kritik Program Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi
Selain persoalan agraria, Aliansi UMY Bergerak menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Food Estate, serta pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.
Dalam pandangan aliansi, program-program tersebut berisiko tidak menjawab persoalan mendasar masyarakat apabila tidak disertai kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat.
Mereka juga mengkritik kebijakan ekonomi dan kerja sama internasional Indonesia, termasuk keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART), serta hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Aliansi tersebut menilai kebijakan ekonomi nasional perlu diarahkan pada penguatan industri dalam negeri, pemerataan kesejahteraan, dan pengurangan ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi global.
Pandangan tersebut merupakan sikap politik Aliansi UMY Bergerak yang disampaikan dalam aksi, bukan kesimpulan independen mengenai dampak program-program pemerintah tersebut.
Sampaikan 11 Tuntutan
Dalam aksi damai yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, Aliansi UMY Bergerak menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah.
Berikut tuntutan yang tercantum dalam pernyataan sikap mereka:
1. Segera memadamkan kebakaran dan menyelamatkan masyarakat yang terdampak asap, atau pejabat terkait turun dari jabatan.
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Batalyon Teritorial Pembangunan, Food and Energy State, serta hilirisasi industri.
4. Mengakhiri keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), mencabut dan menghentikan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, serta kerja sama ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan militer yang mereka nilai merugikan kedaulatan nasional.
5. Menghentikan militerisasi, kekerasan, dan pembunuhan terhadap mahasiswa, petani, pemuda, nelayan, buruh, perempuan, serta masyarakat Indonesia.
6. Menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, memperkuat perlindungan tenaga kerja, dan mewujudkan upah layak.
7. Menghentikan program dan beban utang yang dikaitkan dengan IMF dan Bank Dunia tanpa syarat.
8. Mewujudkan reforma agraria sejati dan membangun industri nasional sebagai landasan kemajuan bangsa.
9. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.
10. Mengakui dua asas yang disebut tercantum dalam Undang-Undang Desa sebagai fondasi otonomi desa.
11. Mengusut tuntas dugaan korupsi Mandala Krida.
Kampus Diminta Berpihak pada Persoalan Rakyat
Melalui aksi tersebut, Aliansi UMY Bergerak menegaskan pentingnya konsolidasi pemuda dan mahasiswa bersama kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, serta konflik agraria.
Mereka menginginkan kampus menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis sekaligus gerakan sosial yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat.
Peringatan Sumpah Pemuda, menurut garis besar pernyataan sikap aliansi, tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa persatuan pemuda juga berkaitan dengan upaya menjawab persoalan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi.
( Pm/JP)
